DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG

  • bagi warga Kota Semarang umur 17 tahun lebih 1 hari segera lakukan perekaman KTP-el di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat
  • Disdukcapil Kota Semarang Mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Cepat, Mudah, Akurat dan Bebas Pungutan
  • Lebih dari satu KTP dapat Sanksi ! UU no.23/2006 tentang Adminduk pasal 97 : Pidana penjara maks. 2 Tahun dan/denda Rp. 25 Juta
  • pengurusan KTP Elektronik di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP/Akta Kelahiran
  • Urus pelayanan E-KTP,KK dan Akte Kelahiran/Kematian Sendiri

SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2016

Ditulis pada 21 Juni 2016 Print Friendly and PDF

SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2016

 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan selama 2 hari, Selasa (9/6/2015) dan Rabu (10/6/2016) di Ruang Pertemuan Dispenduk Capil Kota Semarang. Sosilalisasi ini dihadiri oleh aparat kecamatan dan kelurahan serta unsur PKK, dengan narasumber pejabat struktural dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Tertib administrasi kependudukan yang dimaksud dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tersebut adalah kesadaran dari para anggota masyarakat   untuk melaporkan diri atas keberadaannya maupun perubahan-perubahan atau kejadian peristiwa penting kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan serta menggunakan sesuai peruntukannya.

Untuk selanjutnya aparat kelurahan dan kecamatan serta Tim Penggerak PKK dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang sudah diperoleh melalui sosialisasi ini kepada masyarakat luas.

Kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting dilakukan agar peraturan tentang administrasi kependudukan dapat diketahui dan dipahami dengan sejelas-jelasnya, sehingga dapat memiliki pemahaman yang benar untuk menyebarluaskan informasi pentingnya Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah, dan pembangunan.